Rabu, 08-09-2010
Ponorogo


Pengelolaan PAD Sangat Lemah
Rabu, 28-07-2010 16:13:34
PONOROGO-Pengelolaan Pendapatan Ali Derah(PAD)Pemkab Ponorogo dinilai masih lemah.Indikasinya,masih banyak potensi pendapatan yang belum tergali.Selain itu, masih terjadi banyak kebocoran.'Dari evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2009,pengelolaan PAD masih sangat lemah,'terang Rahmat Taufik,ketua Fraksi Partai Golkar DPRD setempat,kemarin(27/7).
Menurut Taufik,target pendapatan yang ditetapkan selama ini tidak berdasar pada potensi yang ada.Namun hanya sekadar menaikkan target dari tahun sebelumnya. Padahal,masih banyak sektor pendapatan yang belum digali.Seperti pajak hotel,restoran,reklame, penerangan jalan dan pajak parkir.'Kalau pengelolaannya maksimal,kami yakin pendapatan akan jauh lebih tinggi dibanding yang tercatat di kas daerah,'ungkapnya.
Selain potensi yang belum dimaksimalkan,Taufik menduga masih banyak terjadi kebocoran.Indikasi itu terlihat dari kebijakan pengelolaan pendapatan yang diserahkan ke satker masing-masing.Di mana satker hanya memberikan laporan jumlah pendapatan pada akhir bulan kepada pengelola keuangan daerah.'Contoh konkretnya ya adanya bancakan keuntungan di kalangan manajer RSUD,padahal harusnya pendapatan itu masuk ke kas daerah,'tandasnya.
Hal senada diungkapkan Agus Dermawan,ketua Komisi B DPRD.Menurutnya,mulai sekarang kalangan eksekuti harus merombak manajemen pengelolaan PAD.Jika sebelumnya pendapatan dikelola di satker,maka harus di bawah pengelola kas daerah secara langsung.'Semua pendapatan wajib dimasukkan ke kas daerah dulu,jika perlu dalam waktu harian harus ada laporan pendapatan itu,'tegasnya.
Tak hanya itu,Agus juga mendesak bupati memperbaiki sistem pengendalian internal dalam satker pengelola pendapatan.Menurutnya,semrawutnya pengelolaan pendapatan disebabkan sistem pengendalian internal yang lemah.Sehingga menyebabkan kebocoran.'Sistemnya diperbaiki dulu baru piranti teknisnya,'pungkasnya.
Hal tersebut terungkap saat rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas laporan pertanggungjawaban bupati terhadap pelaksanaan APBD tahun 2009.Menanggapi kritikan kalangan legislatif itu,bupati akan menyiapkan jawaban secara tertulis pada paripurna berikutnya.(dhy/sad)

(mbak sri)
 Berita Lainnya
95 Persen DAU untuk PNS
Mencuri Gara-gara Kecanduan Facebook
Hearing Omong Kosong
Antisipasi Kejahatan Jalanan,Bentuk URC
Lagi,TKI Tewas Misterius
 Kategori
Belanja
Bisnis
Kesehatan
Kuliner
Pendidikan
Real Estate
Breaking News
Edisi Cetak
Gallery Foto
Info Movie
Madiun
Magetan
Ngawi
Pacitan

Kontak Kami | Redaksi | Jawa Pos | Radar Tulungagung | Radar Mojokerto

Copy Right by Radar Madiun Online Team @ 2008